Profil Advokat

NASRULLAH, SH

Menyelesaikan studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2011, Pendidikan Auditor Hukum Jimly School, Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal di FHP & HKHPM. Selain sebagai profesional, juga aktif sebagai Wasekjen Hukum & HAM PP Pemuda Muhammadiyah.

PENGALAMAN:
  • Kuasa Hukum PT. Titisan Pusaka Sakti dalam perkara sengketa tata usaha negara di PTUN Denpasar
  • Kuasa Hukum RS Ibu & Anak Siti Khadijah I Muhammadiyah Makassar dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar;
  • Kuasa Hukum Investor PT. Adib Global Food dalam perkara perdata di Jakarta;
  • Penasihat Hukum PT. Insan Berkemajuan Mandiri dalam pelaporan perkara pidana dugaan pemalsuan hak cipta di Jakarta;
  • Kuasa Hukum PSI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
  • Kuasa Hukum PKB dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
  • Kuasa Hukum PSI dalam Pengujian UU MD3 di Mahkamah Konstitusi;
  • Kuasa Hukum PSI dalam Pengujian UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi;
  • Kuasa Hukum Pemohon dalam sengketa hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Intan Jaya
  • Kuasa Hukum Pemohon dalam sengketa hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Sinjai;
  • Kuasa Hukum salahseorang Anggota DPR-RI di PN Jakarta Selatan;
  • Kuasa Hukum Bupati Bantaeng (Pemda) dalam perkara sengketa tata usaha negara di PTUN Makassar

 

NURUL ANIFAH, SH., MH.

Menyelesaikan strata satu (S1) ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009 dan strata dua (S2) Magister Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan fokus penelitian mengenai perlindungan Privasi dan Data Pribadi.

Selama menjadi advokat, telah menangani berbagai macam perkara dalam bidang Perdata, Persaingan Usaha, Korporasi, Sengketa Pajak, Pidana, Sengeta Tanah, Arbitrase, baik Litigasi maupun Non Litigasi baik di Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun peradilan khusus seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PENGALAMAN
  • Konsultan Hukum Perum Percetakan Negara;
  • Kuasa Hukum PT. Tata Kelola Abadi dalam perkara perdata;
  • Kuasa Hukum salahseorang dokter hewan dalam perkara perdata;
  • Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Depok;
  • Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan PT. Ace Jaya Proteksi;
  • Kuasa Hukum Terlapor perkara dugaan kartel ban di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  • Kuasa Hukum Kreditur Cartree Co. Ltd. Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
  • Kuasa Hukum Gubernur Jambi dalam PUU yang diajukan oleh Pemohon PUU UU Pembentukan Kab. Sarolangon, Kab. Tebo, Kab. Muaro Jambi, dan Kab. Tanjung Jabung Timur;
  • Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam Sengketa Pilkada Kota Tangerang di Mahkamah Konstitusi.
  • Kuasa Hukum Pemohon (Gubernur Jambi) terkait pulau berhala;
  • Kuasa Hukum Pemohon perihal hak berpolitik mantan narapidana;
  • Kuasa Hukum Pemohon perihal batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi;
  • Kuasa Hukum Pemohon dalam pengujian UU SJN perihal kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS;
  • Kuasa Hukum Pemohon (Bupati dan Ketua DPRD Kab. Maybrat) perihal letak ibu kota Kabupaten Maybrat apakah di Kumurkek atau di Ayamaru;
  • Kuasa Hukum Pemohon dalam sengketa hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Aceh Utara;
  • Kuasa Hukum Pemohon dalam sengketa hasil pemilihan Pilgub Provinsi Aceh;
  • Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam sengketa hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Barito Utara;
  • Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam sengketa hasil pemilihan Pilwalkot Kota Palangkaraya;
  • Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam sengketa hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Tanah Laut;
  • Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam sengketa hasil pemilihan Pilwalkot Kota Tangerang;
  • Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam sengketa hasil pemilihan Pilwalkot Kota Tarakan;
  • Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam sengketa hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara;

 

SALMAN DARWIS, SH., MH.LI.

Menyelesaikan strata satu (S1) ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2011 dan strata dua (S2) Hukum di Universitas Gajah Mada tahun 2014. Pernah mengikuti Bimtek Penanganan Perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Disamping aktif sebagai advokat juga terlibat dalam beberapa penelitian hukum beberapa tahun terakhir, serta menulis di berbagai media massa cetak.

PENGALAMAN:

  • Kuasa Hukum Apindo dalam Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRD);
  • Kuasa Hukum Salahseorang Anggota DPRD Malang dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  • Kuasa Hukum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dalam Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  • Pada tahun 2016, 2017, dan 2018 menangani berbagai perkara sengketa hasil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, antara lain: Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Muna, Kabupaten Gowa, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Melawi, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Deiyai;
  • Kuasa Hukum berbagai perkara baik perdata, tata usaha negara, dan lain sebagainya.